Pelatihan tersebut digelar selama 10 hari ke depan. Total ada 22 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Semuanya dari kalangan pemuda. "Sebenarnya kami ingin mengandeng Disnaker Gresik, khususnya untuk Balai Latihan Kerja (BLK), namun karena di sana belum mampu akhirnya kami adakan sendiri," ujarnya.

Ketidakmampuan BLK, lanjut Karim, tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur saja, tetapi juga fasilitas. Padahal saat ini banyak pemuda Gresik yang butuh pelatihan bersertifikat. "Kalau pemerintah tidak mewadahi, tentu masyarakat akan kesulitan dapat sertifikat keahlian dari BNSP. Apalagi di luar biaya per orang minimal 13 juta," ungkapnya. Pihaknya berharap, pelatihan dasar pengelasan dan sertifikat keahlian ini bisa menjadi bekal memperoleh pekerjaan.

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir mengapresiasi langkah kepala desa memanfaatkan dana desa dalam mengurangi pengangguran. "Desa Tanggulrejo mungkin yang pertama dalam penggunaan dana desa untuk pelatihan profesi di industri," katanya saat meninjau pelatihan tersebut. Menurut Syahrul, sebagai Kota Industri, ditambah munculnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di JIIPE peluang kerja bagi para pemuda sangatlah terbuka. Hanya saja, banyak yang terkendala keahlian. "Kami di DPRD terus mendorong agar BLK milik Disnaker mampu dimanfaatkan. Jangan sampai pengangguran di Gresik tinggi gara-gara Pemkab tak memberikan pelatihan," tegasnya.